Namun, niat mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Bupati Sukoharjo
Wardoyo Wijaya tidak dapat dilakukan, menyusul Bupati tengah ada
kegiatan bersama Kepala Desa se-Sukoharjo di luar kantor. Puluhan
mahasiswa kemudian ditemui oleh Sekretaris Daerah Agus Santosa di Graha
Satya Karya, Sekretariat Daerah Sukoharjo.
Koordinator Lapangan KAMMI Sukoharjo, Andi Husyain mengaku kecewa
karena tidak ditemui Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Padahal, mereka
ingin memperjelas permasalahan proyek pasar Soekarno langsung dengan
pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah Sukoharjo.
“Maksud kedatangan kita adalah kita ingin melakukan kontrol terhadap pemerintah. Kita tidak ingin Pemkab Sukoharjo loss
kontrol terutama masalah Pasar Soekarno Sukoharjo yang sudah mangkrak
satu tahun. Kita tidak ingin berlarut-larut. Kita ingin memperjelas
masalah itu, karena dampak sosial nya sudah luar biasa. Namun kita
kecewa karena tidak ditemui Bupati langsung. Kami belum puas,” ujar
Andi.
Mahasiswa menyatakan 4 tuntutannya kepada Pemkab Sukoharjo. Di
antaranya segera menyelesaikan pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo,
memberikan transparansi dana proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno kepada
masyarakat, memberikan tempat sementara yang layak bagi pedagang Pasar
Ir Soekarno dan memantau atau memberikan kompensasi yang pantas kepada
para pedagang Ir Soekarno untuk mengganti kerugian hingga saat ini.
“Dalam waktu dekat kita akan temui Bupati lagi. Ini merupakan awalan bagi kita. Kita akan aksi berikutnya,” ujar Andi.
Sementara itu, Sekda Sukoharjo Agus Santosa menampung tuntutan
mahasiswa tersebut. Pihaknya akan mengkaji tuntutan untuk memberikan
kompensasi atau ganti rugi ke pedagang, karena memerlukan prosedural
yang tidak sederhana sesuai ketentuan dalam fungsi alokasi anggaran.
“Saya sangat apresiatif dengan mahasiswa, karena pemerintah dibangun
di atas 3 pilar. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuknya.
Saya akan mengkaji tuntutan kompensasi itu. Karena untuk memenuhi, harus
meraba ketentuan keuangan daerah. Bagaimana menggeser sebuah kelebihan
kekayaan kepada kelompok yang lain atau fungsi alokasi. Sehingga cara
memberikan kepada rakyat juga harus betul,” jelas Agus.
Agus juga menegaskan kepada mahasiswa, jika dalam penyelesaian
pembangunan Pasar Soekarno, Pemkab sudah menampung dan mengabulkan
keluhan pedagang, di antaranya yang telah dilakukan adalah pembebasan
retribusi, perbaikan atap dan drainase pasar darurat. Sekda menuturkan,
saat ini pihaknya telah mengajukan anggaran Rp 15,2 miliar untuk
penyelesaian pembangunan Pasar Soekarno dan kini menunggu hasil audit
dari BPK.
sumber : http://www.timlo.net/baca/68719521931/audiensi-soal-pasar-soekarno-kammi-tak-ditemui-bupati/
